Rakor Tentang Penegakan Hukum Tata Ruang.

06 April 2017 08:23 oleh tata ruang

SAMARINDA - Rapat kordinasi dan Presentase tentang penertiban dalam penegakan hukum Tata Ruang Kota oleh Tim Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional yang dipimpin Eka Aulia diselenggarakan (2/3) di ruang rapat Balai Kota Lantai II Samarinda. Acara tersebut dihadiri Wakil Walikota H. Nusyirwan Ismail, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kadis Pertanahan, Kepala PUPR serta OPD Terkait lainnya.

Kedatngan Tim Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional tak lain untuk lebih mengarahkan tentang Tata Ruang yang telah diatur oleh Pemerintah sehingga didaerah harus juga bisa menyesuaikan. Karena menyangkut banyak aspek seperti perijinan sampai aspek penegakan hukum. “Intinya bila ada yang melanggar RT/RW Tata Ruang Kota harus segera ditindak baik secara persuasif ataupun lewat jalur hukum. Simpelnya bila ada ijin pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya segera diproses jangan dibiarkan berlarut – larut,” jelas Ade Aulia mewakili Tim Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional.

Dalam sambutannya, Nusyirwan mengatakan bila tata ruang Kota Samarinda itu perlu direvisi, maka harus dikordinasikan karena lebih ke arah implementasi di lapangan, namun Pemerintah Kota akan mematuhi regulasi dari Pusat. Adapun bila Tata Ruang Kota Samarinda perlu direvisi tentu ada proses melalui Legeslatif. “Visi Kota Samarinda sendiri pada prinsipnya adalah Kota Metropolitan berwawasan lingkungan. Sehingga aturan memang harus ditegakkan karena tujuannya disiplin Tata Ruang Kota akan lebih baik lagi,” ungkap Nusyirwan.

Itu bisa dilihat dari pergeseran pembangunan di Samarinda, akses jalan lingkar luar mulai tembus sehingga akses ke luar kota Samarinda lebih banyak lagi tidak menumpuk di dalam Kota. Yang lebih tampak perlahan menjadikan Palaran sebagai kawasn industri dengan dipindahkannya Pelabuhan Barang atau Peti kemas yang sudah lebih dahulu digeser kesana, nanti akan menyusul Pelabuhan Penumpang. “Untuk pelabuhan penumpang akan kita pindahkan karena jalur Palaran akan ditembuskan lewat jalur Tol ke arah Sanga-sanga, Balikpapan yang melalui lingkar luar. Kedepannya Palaran bisa menjadi Kota mandiri seperti Bumi Serpong Damai (BSD),” tambahnya.

Untuk Samarinda Utara juga ada pertumbuhan baru dengan adanya Bandara Samarinda Baru (BSB) itu juga kedepannya akan berkembang lebih mandiri lagi pertumbuhannya, apalagi sejalur dengan arah Sangatta, Bontang. “Dari pergeseran seperti ini Samarinda sangat Menjanjikan untuk Perkembangan Kota, masih banyak program lain yang terus diimplementasikan. Adapun tambang atau eks tambang yang tersisa itu adalah konsesi ijin pertambangan masa lalu. Mulai 2010 sejak kami terpilih periode pertama bersama Walikota H. Syaharie Jaang berkomitmen di masyarakat tidak memberikan ruang untuk ijin pertambangan,” pungkasnya. (kmf5/afd)

Kementerian ATR/BPN Dorong Tertib Pemanfaatan Ruang

.

Jakarta - Seiring dengan perayaan Hari Tata Ruang Nasional 2017,…

Atasi Polemik Tata Ruang, Kewenangan Kementerian ATR Perlu Diperkuat

. Polemik tata ruang khususnya terkait dengan pertanian dan perkebunan harus diselesaikan…

BNPB Minta Pemerintah Daerah Moratorium Izin Bangunan di Wilayah Rawan

.

BNPB Minta Pemerintah Daerah Moratorium Izin Bangunan di Wilayah Rawan


Badan Nasional…

RDTR Perkotaan Mbay Mendukung Swasembada Garam Nasional

.

Keinginan Pemerintah Kabupaten Nagekeo mewujudkan industri garam…

Total Pengaduan: 246
Pengaduan Sudah Dijawab: 122
Pengaduan Belum Dijawab: 124
Kunjungan Hari Ini: 1.021
Kunjungan Kemarin: 1.490
Total Kunjungan: 10.201