Peta Rencana Tata Ruang Dipercepat

06 Februari 2018 08:47 oleh TATA RUANG

Penyediaan satu standar peta sebagai acuan nasional kian mendesak. Hal itu akan menjadi dasar perencanaan tata ruang di daerah.

JAKARTA, KOMPAS — Percepatan pembangunan di Indonesia sesuai Paket Kebijakan Ekonomi Jilid VIII perlu ada satu standar peta sebagai acuan nasional. Untuk mempercepat penerapan kebijakan satu peta, seperti tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Badan Informasi Geospasial akan merampungkan peta itu pada Agustus 2018. ”Peta skala 1:50.000 ini jadi basis perencanaan tata ruang provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Hasanuddin Z Abidin dalam acara sosialisasi percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta di wilayah Jawa, Kamis (1/2), di Jakarta. Peta ini harus memiliki satu standar, satu basis data, satu referensi geospasial, dan diunggah pada satu portal, yaitu InaGeoportal. ”Dengan kebijakan satu peta dasar, ini mengurangi tumpang-tindih pada penetapan batas wilayah, pemanfaatan ruang, dan pemakaian lahan untuk berbagai bidang di seluruh wilayah Indonesia,” kata Hasanuddin.

Penyusunan peta itu dimulai tahun 2016 untuk Kalimantan. Tahun lalu, wilayah dipetakan meliputi Sumatera, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Tahun ini, pemetaan dilakukan di Jawa, Maluku, dan Papua. Pada 18 Agustus nanti, integrasi semua peta ditargetkan selesai dan diluncurkan di Ina-Geoportal.Selain peta skala menengah itu, lanjut Hasanuddin, perlu disusun peta skala besar, yakni 1:5.000 untuk penyusunan rencana detail tata ruang, pembuatan peta skala desa, dan reformasi agraria. Sejak pemberlakuan UU keantariksaan, untuk penyusunan peta skala besar, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) harus memasok citra satelit resolusi amat tinggi (CSRST), di bawah 1 meter, bagi instansi pemerintah yang memerlukan, termasuk BIG.

Skala desa

Untuk pemetaan skala desa, pada tahap pertama 2013-2015, Lapan memasok data CSRST sampai 920.000 kilometer persegi (km2). Data ini tak hanya dari Pleiades, tetapi juga data satelit Quickbird, Geoeye, Worldview-2, dan Worldview-3.

Tahun ini, dengan pemasangan antena penerima langsung di Stasiun Bumi Lapan di Pare-pare, Sulawesi, bisa diterima data Pleiades seluas 400.000 km2. ”Dengan cakupan area daratan Indonesia seluas 1,9 juta km2, data CSRST yang tersedia baru 60 persen,” kata Deputi Bidang Penginderaan Jauh Lapan, Orbita Roswintiarti.Tahun ini, menurut Hasanuddin, peta batas desa berbasis citra satelit itu akan dituntaskan. Penyusunan peta desa itu perlu banyak waktu untuk merampungkannya.

Mulyanto Darmawan, Ketua Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas BIG mengatakan, peta skala kecamatan atau kota bisa diturunkan ke peta skala desa, dengan mengacu pada pola ruangnya. Pembuatan peta skala desa juga dapat dilakukan pihak lain selain BIG. Karena itu, pihaknya akan membuat panduan pemetaan desa partisipatif. Namun, penyusunan tata ruang partisipatif ini harus mendapat bantuan teknis BIG agar sesuai peruntukan wilayah yang ditetapkan di level atas ataupun kabupaten atau kota. Disalin dari artikel website Kompas.com tanggal 2 Februari 2018 (tanggal download 6/02/2018)

Lomba Tata Ruang Tahun 2017

.

Pertumbuhan penduduk yang kian meningkat tidak sesuai dengan penyediaan lahan dan infrastruktur dasar…

Pembekalan Penguatan Penyelenggaraan Penataan Ruang

.

Bergabungnya substansi tata ruang dan pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan…

Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang Kota Buntok dan Kawasan Sababilah

.

Kegiatan Konsultasi Publik Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail…

PERIZINAN BERBASIS RDTR: TEROBOSAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI ERA DIGITAL

.

Jakarta,- Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memberikan terobosan dalam kemudahan berusaha terus ditingkatkan…

Total Pengaduan: 424
Pengaduan Sudah Dijawab: 138
Pengaduan Belum Dijawab: 286
Kunjungan Hari Ini: 1.021
Kunjungan Kemarin: 1.490
Total Kunjungan: 10.201