Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Ruang Kehidupan Yang Lebih Baik

19 Februari 2018 10:11 oleh tata ruang
Rabu (14/2) telah diadakan sosialisasi peraturan perundang-undangan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah di Kabupaten Tangerang, acara yang berlangsung selama 2 hari tersebut dihadiri oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, OPD Provinsi DKI Jakarta, jajaran Kanwil BPN Provinsi Banten, jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, dan akademisi dari perguruan tinggi.


Beberapa hal yang disinggung dalam sosialisasi tersebut adalah pemantauan dan evaluasi rencana tata ruang, “pemantauan dan evaluasi pemanfaatan ruang merupakan metoda untuk menemukan ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang eksisting dan rencana tata ruang” ungkap Andi Renald selaku narasumber dari Direktorat Pengendalian Pemanfaatan Ruang. Sejalan dengan Andi Renald, Firman M. Hutapea selaku Sesditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah menambahkan bahwa saat ini sudah memasuki rezim pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga seluruh Perda tentang rencana tata ruang yang sudah berumur lima tahun dapat di evaluasi efektifitasnya.

Pada kesempatan yang sama, Wisnubroto Sarosa selaku Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang menjelaskan bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelengaraan Penataan Ruang disebutkan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari empat macam yakni peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, dan sanksi. “Secara instrumen kami sudah ada, tetapi instrumen tersebut perlu di detailkan dalam sebuah Peraturan Menteri agar menjadi lebih operasional” ungkap Wisnubroto.

Agar terwujud tertib ruang, maka diperlukan pengawasan langsung ke lapangan, untuk menjalankan pengawasan tersebut maka dibutuhkan PPNS Penataan Ruang yang senantiasa mengawal setiap pelaksanaan pembangunan, “PPNS Penataan Ruang dibawah koordinator Kementerian ATR/BPN saat ini sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan sudah dibekali kemampuan penyidikan yang mumpuni dibawah binaan masing-masing Koordinator Pengawas (Korwas)” ungkap M. Darmun selaku narasumber dari Direktorat Penertiban Pemanfaatan Ruang.

Kompol Mujiyono selaku Korwas PPNS dari Polda Metro Jaya menyatakan bahwa PPNS yang bertugas di daerah harus tegas dan peka terhadap setiap indikasi pelanggaran tata ruang,”jika menemukan yang menyimpang (pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang) segera disidik dan jika cukup bukti dapat langsung di P21” tambah Mujiyono. Kompol Y. Witno selaku Korwas PPNS di Provinsi Banten mengamini pernyataan Mujiyono dan menambahkan bahwa PPNS dalam menjalankan tugasnya sudah dilindungi oleh hukum, sehingga tidak perlu takut oleh intervensi pihak manapun.

Ditengah diskusi panel, Anthoni Nasution selaku akademisi mengungkapkan bahwa terobosan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang sangat diperlukan, IDAP (Interim Development Assesment Plan) yang sempat disinggung oleh Andi Renald dapat dijadikan sebagai Rencana Detail Tata Ruang versi generik. “IDAP memang efektif diterapkan di beberapa negara, ketika akan diterapkan di Indonesia perlu ada penyesuaian agar pemangku kepentingan di daerah tidak kebingungan dan menjadi polemik” tutup Anthoni.

Diakhir acara sosialisasi, peserta mengungkapkan apresiasi terhadap beberapa Rapermen yang sedang disusun oleh Kementerian ATR/BPN. Para peserta sangat menyambut baik maksud Pemerintah Pusat dan berharap agar Rapermen yang sedang disusun segera dilakukan proses finalisasi, untuk kemudian ditetapkan menjadi Permen. “Rapermen yang sedang disusun oleh Kementerian ATR/BPN ini dapat menjadi jawaban atas permasalahan ruang yang ada di daerah, terutama yang terkait dengan izin penataan ruang” ungkap Yudi dari DPMPTSP Provinsi Banten.disalin dari http://www.bpn.go.id/BERITA/Siaran-Pers/sinergitas-pemerintah-pusat-dan-daerah-untuk-ruang-kehidupan-yang-lebih-baik-74868 (diunduh tanggal 19 Februari 2018)

Konsolidasi Tanah Upaya Mengatasi Dampak Urbanisasi

.

     Pembangunan perkotaan dan perumahan yang inklusif, efisien dan berkelanjutan…

Hari Tata Ruang Nasional 2017: Tertib Tata Ruang untuk Kehidupan yang Lebih Baik

.

Jakarta - Memperingati Hari Tata Ruang Nasional yang dirayakan…

Penguatan Tata Ruang dalam Pertanahan

.

   Penguatan integrasi antara pertanahan dan tata ruang terus…

BPN Tuding Lippo Belum Menyesuaikan Tata Ruang Meikarta

.JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan…
Total Pengaduan: 273
Pengaduan Sudah Dijawab: 146
Pengaduan Belum Dijawab: 127
Kunjungan Hari Ini: 1.021
Kunjungan Kemarin: 1.490
Total Kunjungan: 10.201