Peran Kementerian ATR/BPN dalam TKPRD Harus Diperkuat

22 Maret 2018 10:23 oleh Tata Ruang

Peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah atau yang biasa disebut dengan TKPRD harus diperkuat. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, Budi Situmorang, dalam acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Pontianak (13/3), dan ditegaskan kembali di Jakarta (19/3).

TKPRD sendiri merupakan tim ad-hoc yang diberntuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah. Tim ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah. Adapun salah satu tugas TKPRD diantara adalah pengendalian pemanfaatan ruang yang mekanismenya kemudian diatur melalui Permendagri Nomor 115 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah.

Dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah, TKPRD bertugas dalam mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian indikasi program RTR ke dalam RPJMD, pelaksanaan peraturan zonasi dalam proses pemberian izin investasi skala besar, penetapan bentuk dan mekanisme insentif disinsentif, memberikan rekomendasi perizinan, serta rekomendasi bentuk sanksi pelanggaran pemanfaatan ruang. Untuk melaksanakan tugas tersebut, TKPRD perlu melibatkan Kementerian ATR/BPN secara intensif. Hal ini dilakukan agar pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan secara optimal, ujar Budi.

Budi juga menyampaikan bahwa selama ini pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah tidak dapat berjalan optimal. Selain akibat kurangnya koordinasi antar sektor, petugas pengendalian pemanfaatan ruang beralasan hal tersebut tidak dapat dilakukan karena tidak adanya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan peraturan teknis pendukung lainnya.
 Tidak terkecuali di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, dimana dari 14 Kabupaten dan Kota yang telah memiliki Perda RTRW, namun belum memiliki satupun Perda Rencana Detail Tata Ruang baik untuk kawasn perkotaan maupun kawasan strategis kabupaten/kota lainnya.

Namun menurut Budi, Pengendalian pemanfaatan ruang tetap dapat dilakukan meskipun tidak terdapat RDTR maupun peraturan teknis pendukung lainnya. Pengendalian pemanfaatan ruang dapat dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota , terdapat ketentuan umum peraturan zonasi yang memuat definisi, tujuan atau kualitas ruang yang diharapkan, ketentuan umum, ketentuan pemanfaatan ruang pada zona yang dilewati oleh sistem jaringan prasarana dan sarana wilayah, serta ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang.

Berdasarkan kriteria atau batasan yang diatur dalam ketentuan umum peraturan zonasi tersebut, kita dapat segera melakukan identifikasi kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang. Pengendalian pemanfaatan ruang harus tetap dilakukan dalam rangka menjamin terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang, tambah Budi.

Budi menyampaikan, selain peraturan zonasi, pengendalian pemanfaatan ruang memiliki tiga instrument lainnya yaitu perizinan, penerapan insentif-disinsentif, serta tindakan represif seperti pengenaan sanksi. Masing-masing instrument tersebut dilakukan dalam rangka mendorong terwujudnya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Kesesuaian terhadap rencana tata ruang didorong bukan dalam rangka menghambat pembangunan, namun menjamin terwujudnya pemanfaatan ruang yang berkeadilan, serta aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Adapun pada kesempatan yang sama, Budi mengharapkan pengendalian pemanfaatan ruang juga harus didukung dengan proses pengawasan penataan ruang yang baik. Pengawasan penataan ruang secara berkala dapat dilakukan oleh masing-masing pemerintah daerah, dengan melibatkan peran serta masyarakat di masing-masing wilayah. Pengawasan tersebut dapat memberikan peringatan dini sehingga mencegah pelanggaran pemanfaatan ruang yang lebih besar lagi. Semakin besar pelanggaran, maka akan semakin besar sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya. Diunduh tanggal 22 Maret 2018 dari website http://www.bpn.go.id/BERITA/Siaran-Pers/peran-kementerian-atrbpn-dalam-tkprd-harus-diperkuat-75138.

Penjelasan BRG soal Kemajuan Restorasi Lahan Gambut di Kalteng

.

Pada tahun 2015, hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah terbakar…

Lomba Tata Ruang Tahun 2017

.

Pertumbuhan penduduk yang kian meningkat tidak sesuai dengan penyediaan lahan dan infrastruktur dasar…

BNPB Minta Pemerintah Daerah Moratorium Izin Bangunan di Wilayah Rawan

.

BNPB Minta Pemerintah Daerah Moratorium Izin Bangunan di Wilayah Rawan


Badan Nasional…

Pembekalan Penguatan Penyelenggaraan Penataan Ruang

.

Bergabungnya substansi tata ruang dan pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan…

Total Pengaduan: 405
Pengaduan Sudah Dijawab: 144
Pengaduan Belum Dijawab: 261
Kunjungan Hari Ini: 1.021
Kunjungan Kemarin: 1.490
Total Kunjungan: 10.201