Atasi Polemik Tata Ruang, Kewenangan Kementerian ATR Perlu Diperkuat

19 Juni 2019 08:47 oleh Tata Ruang
Polemik tata ruang khususnya terkait dengan pertanian dan perkebunan harus diselesaikan dengan ditunjuknya satu otoritas tunggal dengan kewenangan penuh untuk menangani seluruh persoalan tersebut. Otoritas ini juga harus mampu melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah sehingga tidak terjadi lagi tumpang tindih kewenangan terkait tata kelola lahan.

Pengamat Pertanian Suwardi mengatakan, salah satu solusi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah tata ruang wilayah adalah dengan memperkuat dan memperluas kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk bisa mengatur lahan kawasan hutan. “Pada prinsipnya, wewenang untuk mengatur pemanfaatan ruang, seluruhnya diserahkan kepada Kementerian ATR/BPN sebagai otoritas tunggal.” ujar dia di Jakarta, Senin (3/6/2019). Di sisi lain, Kementeran Kehutanan dan Kementerian Pertanian sebaiknya digabung menjadi satu kementerian dengan kewenangan untuk mengelola perizinan dan pemanfaatan.“Dengan demikian masalah pemanfataan nantinya ditangani Kementerian Kehutanan dan Pertanian. Sedangkan Kementerian ATR/BPN kembali ke khitahnya yakni mengurus semua hal terkait tata ruang,” kata dia.

Suwardi juga menyarankan definisi dualisme lahan hutan dan kawasan hutan harus diputuskan agar tidak menjadi sumber konflik.  “Penetapan kawasan hutan tidak bisa dilakukan sepihak oleh Kementerian KLHK tetapi harus ditetapkan bersama Kementerian Pertanian dan ATR/BPN,” kata dia. Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, Kementerian ATR/BPN, Ery Suwondo mendukung adanya otoritas tunggal untuk mengurus Tata Ruang agar tidak tumpang tindih dengan kawasan hutan.
Selama ini, Kementerian ATR/BPN lebih mengatur tentang penggunaan dan kepemilikan. Sedangkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) lebih mengatur tentang perizinan pemanfaatan sumber daya alam yang cenderung menyangkut tata ruang.
Ery menambahkan, pembahasan RUU pertanahanan antara DPR dan pemerintah diharapkan bisa mengharmonisasikan berbagai kesenjangan kebijakan antara antara Kementerian ATR/BPN dan KLHK. Melalui RUU tersebut, Kementerian ATR/BPN ingin menjamin jika kawasan pertanian dan perkebunan yang diberikan dalam artinya bebas konflik.

“Berbagai persoalan  pengaturan tanah terlantar, kepastian dan legalitas masalah tumpang tindih peruntukan yang menyulitkan masyarakat dan dunia usaha memperoleh Mandatori sertifikat Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) dan banyak hal, diharapkan bisa selesai melalui kebijakan yang tertuang RUU pertanahan ini,” tandas dia. Artikel ini diunduh tanggal 18 Juni 2019 di website https://www.liputan6.com/bisnis/read/3982578/atasi-polemik-tata-ruang-kewenangan-kementerian-atr-perlu-diperkuat

Pemanfaatan Kekuatan Sistem Informasi Geospasial Oleh Kementerian ATR/BPN Menuju Era Digital

.

Jakarta - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendekatkan…

Focused Dissussion Group Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Sababilah

.

Focus Goup Discusion (FGD) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Sababilah

KEGIATAN INTEGRASI PETA RDTR KOTA BUNTOK BERBASIS GIS DAN DATA KEPENDUDUKAN

.

Bidang Penataan Ruang melaksanakan kegiatan Integrasi Peta Rencana…

PERIZINAN BERBASIS RDTR: TEROBOSAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI ERA DIGITAL

.

Jakarta,- Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memberikan terobosan dalam kemudahan berusaha terus ditingkatkan…

Total Pengaduan: 305
Pengaduan Sudah Dijawab: 120
Pengaduan Belum Dijawab: 185
Kunjungan Hari Ini: 1.021
Kunjungan Kemarin: 1.490
Total Kunjungan: 10.201