PERCEPATAN RDTR: SINERGI POSITIF PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH MEMBUKA PELUANG INVESTASI

20 Februari 2020 14:06 oleh tataruang

Sebagai upaya untuk memastikan target Perda RDTR OSS pada bulan Mei 2020 tercapai, Direktorat Jenderal Tata Ruang secara berkesinambungan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor selama kurun waktu Februari 2020. Rakor Lintas Sektor Pembahasan Rancangan Perda RDTR Jawa Timur yang membahas tentang RDTR BWP Kota Kediri, RDTR BWP Manyar-Bungah Kabupaten Gresik, RDTR BWP Tulangan Kabupaten Sidoarjo, dan RDTR BWP Paciran Kabupaten Lamongan digelar pada Jum’at (14/02/2020) di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel. “Kita berharap jika sinergi nya baik antara Kementerian Pusat dan Pemerintah daerah, proses Perda ini bisa menjadi lebih cepat dan menjadikan 57 lokasi Kabupaten/Kota dapat ditetapkan dan diundangkan selambat-lambatnya pada bulan Mei 2020” ujar Abdul Kamarzuki saat membuka Rapat Koordinasi Lintas Sektor, Jumat lalu.

Dirjen Tata Ruang dalam paparannya menyatakan bahwa ketelitian melihat peta bidang menjadi elemen yang penting sebelum finalisasi Perda RDTR agar tidak ada lagi bidang masyarakat yang peruntukannya menjadi terbelah dua.  “Saya tidak mau nanti ada kasus dari 1000 meter luas bidang tanah, 400 meter nya adalah perizinan perumahan sedangkan setengah nya lagi adalah ruang terbuka hijau. Yang seperti ini semaksimal mungkin tidak akan terjadi lagi di kemudian hari”

Kemudahan masyarakat untuk mengakses produk-produk tata ruang juga ditekankan oleh Abdul Kamarzuki dalam Rakor kemarin. Beliau berharap pemerintah daerah kabupaten/kota dapat membuat website yang berisikan informasi produk tata ruang sehingga masyarakat di wilayah tersebut  dapat membaca Perda RTRW secara mobile dari handphone masing-masing.  Bercermin dari Direkotrat Jenderal Tata Ruang yang telah meluncurkan websiteb gistaru.atrbpn.go.id, dengan hanya beberapa tahapan klik, masyarakat akan mendapatkan informasi terintegrasi sebelum merencanakan pembangunan gedung, rumah, atau fungsi komersial lainnya yang sesuai dengan aturan tata ruang. Ini ditekankan agar dalam era yang serba cepat dan digital, pemerintah pusat maupun daerah dapat memberikan informasi secara praktis dan  real-time.

Setiap daerah juga wajib menentukan dan menyepakati ketentuan kavling minimal. Luas minimum kavling ditentukan untuk mencegah timbulnya kawasan kumuh. “Di RDTR ini saya meminta kepala daerah untuk menyepakati berapa batas minimum kavling. Ini adalah salah satu cikal bakal kenapa kota kita berantakan karena tidak ada pembatasan minimum kavling. Pembatasan minimum kavling untuk mencegah terjadinya slum area sehingga bisa lebih tertata. Ini merupakah salah satu jalan kita untuk membenahi masalah tersebut walaupun langkah ini belum cukup” ujar Abdul Kamarzuki. Diunduh pada Tanggal 20 Februari 2020 dari https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3712


Fungsi Dokumen KLHS dalam Penyusunan RDTR

.

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam…

Koordinasi Ditjen Tata Ruang dengan BNPP

.

Untuk menciptakan ketahanan, keamanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan…

Taman Iring Witu, Salah Satu Ruang Terbuka Hijau di Kota Buntok

.

BUNTOK - Taman Iring Witu (TIW) telah selesai direvitalisasi, warga masyarakat memanfaatkan ruang…

Pembinaan GPS, Yaitu Global Positioning System Kepada Aparatur Pemerintahan Desa Se- Kecamatan Gunung Bintang Awai

.

  Dalam perkembangan, Teknologi komunikasi menjadi kunci segala sesuatu, hal ini disebabkan pengaruh globalisaasi…

Total Pengaduan: 347
Pengaduan Sudah Dijawab: 127
Pengaduan Belum Dijawab: 220
Kunjungan Hari Ini: 1.021
Kunjungan Kemarin: 1.490
Total Kunjungan: 10.201