Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Sektor kelautan dan perikanan

12 Agustus 2020 10:57 oleh Tata Ruang

Identifikasi kebutuhan sektor dan isu strategis pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional (PPSN) perlu dilakukan agar nantinya program dapat bersinergi. Sektor kelautan dan perikanan menjadi fokus pada pelaksanaan FGD Penjaringan Isu Strategis Pelaksanaan PPSN di Jakarta, (29/7).

“Program-program yang menjadi prioritas nasional, perkembangan PPSN yang berjalan cukup pesat perlu dikoordinasikan dengan berbagai stakeholder. Dimaksudkan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik termasuk identifikasi mitigasi dampaknya,” ujar Direktur Pemanfaatan Ruang, Aria Indra Purnama. Aria berharap dengan adanya kegiatan ini, seperti halnya program revitalisasi tambak udang di Lampung yang menjadi Major Project dapat berjalan tanpa kendala tata ruangnya.

Kasubdit Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional, Kepulauan dan Pulau Indira P. Warpani menjelaskan, output kegiatan ini adalah berupa kesesuaian program PPSN terhadap RTR, identifikasi mitigasi dampak PPSN dan rekomendasi program pemanfaatan ruang sebagai bahan masukan PK.

Berdasarkan Perpres No. 56 Tahun 2018 terdapat 223 Proyek, dan lokasi pesebaran Major Project di tujuh Pulau/Kepulauan total terdapat 65 Program. ”Identifikasi sangat penting dilakukan untuk hal-hal yang berkaitan dengan perizinan dan kepastian lokasi proyek/program sehingga alokasi ruang di dalam RTR menjadi aman,” imbuhnya.

Salah satu agenda prioritas nasional saat ini adalah mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, dengan penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di kawasan perdesaaan Prioritas Nasional, kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional, dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu atau Wilayah Pengelolaan Perikanan. Selengkapnya di tataruang.atrbpn.go.id

Penanganan Permasalahan Tata Ruang dan Pertanahan dengan Pemanfaatan GIS

.

    Dalam mendukung kegiatan pertanahan dan perencanaan tata ruang di Indonesia…

PERCEPATAN RDTR: SINERGI POSITIF PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH MEMBUKA PELUANG INVESTASI

.

Sebagai upaya untuk memastikan target Perda RDTR OSS pada bulan Mei 2020 tercapai, Direktorat Jenderal Tata Ruang…

Atasi Polemik Tata Ruang, Kewenangan Kementerian ATR Perlu Diperkuat

. Polemik tata ruang khususnya terkait dengan pertanian dan perkebunan harus diselesaikan…

Permasalahan Aset Tanah BUMN Sangat Kompleks

.

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa…

Total Pengaduan: 253
Pengaduan Sudah Dijawab: 120
Pengaduan Belum Dijawab: 133
Kunjungan Hari Ini: 1.021
Kunjungan Kemarin: 1.490
Total Kunjungan: 10.201