PERIZINAN BERBASIS RDTR: TEROBOSAN KEMUDAHAN BERUSAHA DI ERA DIGITAL

11 November 2020 14:26 oleh Tata Ruang

Jakarta,- Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memberikan terobosan dalam kemudahan berusaha terus ditingkatkan melalui reformasi perizinan, penyederhanaan perizinan berusaha, penyederhanaan persyaratan investasi, termasuk reformasi tata ruang dan pertanahan.

Dalam Undang Undang Cipta Kerja, tata ruang berperan sebagai panglima pembangunan dan masuknya investasi di Indonesia dikarenakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi dukungan utama terhadap sistem Online Single Submission (OSS) yang diberlakukan pemerintah, terutama dalam dasar pemberian izin berusaha. Konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat langsung diterbitkan untuk daerah yang telah memiliki RDTR.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil yang hadir membuka acara webinar Talkshow Tata Ruang “Pasca UU Cipta Kerja: Kupas Tuntas Perizinan Berbasis RDTR” Kamis, (05/11) silam mengungkapkan, pemerintah menggunakan sistem Online Single Submission (OSS) atau sistem perizinan terintegrasi digital untuk memudahkan proses perizinan investasi.

Sistem tersebut memungkinkan Pemerintah Daerah (Pemda) dapat menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) secara digital. Selama ini, menurut Sofyan, regulasi dan birokrasi yang terjadi di lapangan sangat berbelit-belit sehingga menyulitkan para investor serta masyarakat dalam pemberian izin berusaha.

Sofyan menambahkan, di dalam UUCK klaster penataan ruang, terdapat amanat untuk membentuk forum penataan ruang. Forum beranggotakan perwakilan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, akademisi, asosiasi serta tokoh masyarakat ini diharapkan dapat memberikan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan rekomendasi kegiatan pemanfaatan ruang.Disalin dari website https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3906 Tanggal 11 November 2020


Lomba Tata Ruang Tahun 2017

.

Pertumbuhan penduduk yang kian meningkat tidak sesuai dengan penyediaan lahan dan infrastruktur dasar…

Konsultasi Publik ke-1 dalam rangka pembahasan konsep awal penyusunan regulasi Tata Ruang Calon Ibu Kota

.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)…

BPN Tuding Lippo Belum Menyesuaikan Tata Ruang Meikarta

.JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan…
Total Pengaduan: 405
Pengaduan Sudah Dijawab: 193
Pengaduan Belum Dijawab: 212
Kunjungan Hari Ini: 1.021
Kunjungan Kemarin: 1.490
Total Kunjungan: 10.201