Jakarta,- Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memberikan terobosan dalam kemudahan berusaha terus ditingkatkan melalui reformasi perizinan, penyederhanaan perizinan berusaha, penyederhanaan persyaratan investasi, termasuk reformasi tata ruang dan pertanahan.

Dalam Undang Undang Cipta Kerja, tata ruang berperan sebagai panglima pembangunan dan masuknya investasi di Indonesia dikarenakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi dukungan utama terhadap sistem Online Single Submission… Selengkapnya...

    Dalam mendukung kegiatan pertanahan dan perencanaan tata ruang di Indonesia termasuk di dalamnya pengumpulan atau akuisisi data di lapangan, penggambaran hasil survei lapangan, manajemen data pertanahan, perubahan data pertanahan, validasi dan kontrol kualitas data pertanahan, spatial adjustment, visualisasi data pertanahan dalam 2D and 3D cadaster, serta penyebarluasan data pertanahan diperlukan sistem informasi geografis atau yang disebut dengan… Selengkapnya...

      Jakarta - Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Aspek kesehatan dan ekonomi salah satu yang paling terasa dampaknya terlebih pada awal masa pandemi, aktivitas perekonomian berkurang. "Di masa kenormalan baru ini, masyarakat sudah mulai bisa menyesuaikan dengan kondisi dan lebih aware dengan pola hidup sehat," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala… Selengkapnya...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Konsultasi Publik ke-1 dalam rangka pembahasan konsep awal penyusunan regulasi Tata Ruang Calon Ibu Kota Negara (IKN) melalui penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (13/8).

Selengkapnya...

Identifikasi kebutuhan sektor dan isu strategis pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional (PPSN) perlu dilakukan agar nantinya program dapat bersinergi. Sektor kelautan dan perikanan menjadi fokus pada pelaksanaan FGD Penjaringan Isu Strategis Pelaksanaan PPSN di Jakarta, (29/7).

“Program-program yang menjadi prioritas nasional, perkembangan PPSN yang berjalan cukup pesat perlu dikoordinasikan dengan berbagai stakeholder. Dimaksudkan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik termasuk… Selengkapnya...

     Pembangunan perkotaan dan perumahan yang inklusif, efisien dan berkelanjutan dibutuhkan masyarakat mengingat pesatnya urbanisasi dan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menawarkan solusi mengenai kebutuhan tanah bagi perkotaan dan perumahan dengan merata agar tercipta kawasan layak dan siap huni untuk masyarakat, yaitu… Selengkapnya...

Jakarta - Pemerintah terus berupaya untuk menggenjot investasi di dalam negeri. Salah satu caranya dengan membuat Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan akan menambah daerah menjadi 109 yang akan dibuatkan RDTR-nya. Hal itu diputuskan dalam rapat yang digelar siang ini di Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian bersama Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

Menurut Darmin, RDTR berfungsi untuk… Selengkapnya...

Kualitas tata ruang yang mumpuni merupakan kunci masuk investasi. Dengan masuknya investasi maka perekonomian akan bergerak menuju satu titik besar bersama yaitu masyarakat makmur, adil, dan sejahtera. Strategi penataan ruang dilakukan melalui sinkronisasi tata ruang dan program pembangunan nasional serta aspek pertanahan, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka proses… Selengkapnya...

Sebagai upaya untuk memastikan target Perda RDTR OSS pada bulan Mei 2020 tercapai, Direktorat Jenderal Tata Ruang secara berkesinambungan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor selama kurun waktu Februari 2020. Rakor Lintas Sektor Pembahasan Rancangan Perda RDTR Jawa Timur yang membahas tentang RDTR BWP Kota Kediri, RDTR BWP Manyar-Bungah Kabupaten Gresik, RDTR BWP Tulangan Kabupaten Sidoarjo, dan RDTR BWP Paciran Kabupaten Lamongan digelar pada Jum’at (14/02/2020) di Sheraton Grand… Selengkapnya...

     Dalam rangka memperingati hari Tata Ruang setiap tanggal 8 November, Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, mengadakan beberapa lomba bagi pelajar tingkat SD, SMP dan SMA/sederajat yang berada di Kota Buntok dan sekitarnya.Lomba Menggambar bagi pelajar tingkat SD/ Sederajat dan Lomba Pidato untuk tingkat SMP dan SMA/ sederajat. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sekitar… Selengkapnya...

Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan melaksanakan kegiatan survey dan pemetaan kependudukan di Kelurahan Buntok Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan kurang lebih dalam 10 hari kerja. Melibatkan beberapa instansi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan diantaranya : Instansi Kecamatan Dusun Selatan dan Kantor Kelurahan Buntok Kota. Sekitar 20 orang yang bertugas survey dilapangan, mendata objek persil… Selengkapnya...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan pengembangan layanan elektronik dan teknologi informasi. Hingga saat ini, Ditjen Tata Ruang sendiri memiliki terobosan untuk menunjang perkembangan teknologi dengan sebutan GIS TARU.

GIS TARU memiliki 3 (tiga) aplikasi utama, yaitu Portal, RTR Builder, dan RTR Online. Dalam RTR Online terdapat produk RTR yang… Selengkapnya...

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memastikan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, penyusunan kebijakan, dan program pemerintah. Proses integrasi KLHS dimulai dengan persiapan RDTR yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait. Lalu identifikasi materi Kebijakan Rencana Program (KRP) yang berdampak terhadap kondisi lingkungan hidup serta perumusan alternatif penyempurnaan RDTR. Proses ini harus divalidasi, agar nantinya dampak… Selengkapnya...

Untuk menciptakan ketahanan, keamanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan perbatasan Indonesia, pertumbuhan ekonomi daerah tersebut perlu terus dikembangkan. Maka dari itu, perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan perbatasan.

“Perbatasan ini diterjemahkan dengan “lokasi prioritas” di semua kecamatan yang berbatasan dengan negara lain. Terdapat 3 (tiga) perbatasan darat dan 10 pebatasan laut. Kecamatan-kecamatan terluar ini lah yang disebut… Selengkapnya...

Bergabungnya substansi tata ruang dan pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menciptakan banyak potensi yang wajib ditindaklanjuti dengan baik. Penyelenggaraan tata ruang perlu memperhatikan aspek pertanahan, begitupun penyelenggaraan pertanahan perlu memperhatikan aspek tata ruang.

Dengan latar belakang tersebut, Direktorat Jenderal Tata Ruang kembali menyelenggarakan Pembekalan Penguatan Penyelenggaraan Tata Ruang di Daerah Istimewa Yogyakarta.… Selengkapnya...

Dinamika percepatan pembangunan menuntut pemerintah untuk merespon cepat terhadap proses kesesuaian tata ruang. Sebagai upaya menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dipersyaratkan izin pemanfaatan ruang.

Nyatanya, dalam penyelenggaraan penataan ruang masih terdapat inkonsistensi dalam proses pengajuan hingga penyelesaian produk perizinan. Merespon permasalahan ini, Direktorat Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) I Kajian/Identifikasi Izin… Selengkapnya...

Focus Goup Discusion (FGD) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Sababilah

Kamis, Tanggal 16 Mei 2019, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan melalui bidang penataan ruang mengadakan Focus Group Discussion (FGD), Kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka pembuatan dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Sababilah. Bertempat di ruang rapat BAPPEDA Kabupaten Barito Selatan kegiatan tersebut diselenggarakan pada… Selengkapnya...

  Dalam perkembangan, Teknologi komunikasi menjadi kunci segala sesuatu, hal ini disebabkan pengaruh globalisaasi yang menuntut ruang lingkup komunikasi yang luas dan kecepatan komunikasi. Karena dunia telekomunikasi semakin maju, maka handphone bukannlah sesuatu yang langka dan mahal. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka berkembang pula alat-alat canggih yang dapat membantu kita dalam mengerti perkembangan tersebut. Sebagai penduduk suatu negara, kita harus dapat… Selengkapnya...

Jakarta - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendekatkan masyarakat dengan data dan informasi geospasial. Ketika seseorang mengacu pada data geospasial, mereka sering mendeskripsikan data terkait alamat (alamat, titik minat, kode pos, dan lain-lain). Dengan menyadari pentingnya perkembangan teknologi menuju era digital, Kementerian Agraria… Selengkapnya...