Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang dulu bernama izin lokasi merupakan salah satu persyaratan dasar yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelaku usaha.

Namun untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) diberikan kemudahan dengan hanya perlu menyampaikan pernyataan mandiri, yang sudah tersedia dalam OSS berbasis risiko, bahwa lokasi usaha telah sesuai dengan tata ruang dan bersedia dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku jika di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

Bagi… Selengkapnya...

Rapat Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito selatan, pada hari kamis tanggal 21 april 2022.

H.Eddy Purwanto,A.P, M.Si selaku  Ketua Forum Penataan Ruang Kabupaten Selatan memimpin rapat FPR perdana tahun 2022 di aula Setda Kabupaten Barito Selatan. Tim Forum Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan Tahun 2022 melaksakanan Rapat Koordinasi Forum Penataan Ruang (FPR) bertempat di Aula Setda Kabupaten Barito Selatan pada Kamis 21 April 2022.

Kegiatan ini dibuka secara… Selengkapnya...

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah membentuk Tim Kendali Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang bertugas melakukan pengecekan secara kualitas maupun kuantitas dari data-data pendaftaran tanah. Hal ini guna mempercepat dan memastikan program tersebut terlaksana dengan baik, serta terjadinya kepatuhan dalam kegiatan PTSL. 

Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana… Selengkapnya...

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mulai dilakukan menyusul adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan A. Djalil terus memastikan status tanah kawasan IKN clean and clear dan meminimalisir celah oknum-oknum tak bertanggung jawab, agar pembangunan IKN senantiasa berjalan dengan baik.

Terkait kawasan IKN Nusantara, Sofyan A. Djalil menjelaskan bahwa tanah di IKN Nusantara terbagi… Selengkapnya...

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang kembali menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor dengan beberapa pemerintah daerah. Rapat ini membahas rencana pengembangan daerah dan peraturan pemerintah daerah terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Pertemuan dilakukan secara daring dan luring di Hotel InterContinental Jakarta Pondok Indah pada Jumat (11/03/2022).

Bahasan… Selengkapnya...

BUNTOK – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Barito Selatan memproyeksikan taman rusa sebagai Landmark (ikon) kota Buntok bisa diselesaikan pada tahun 2022.

“Kita mau taman rusa itu nantinya bisa jadi ikon Kota Buntok dan bahkan kabupaten Barsel. Karena selama ini kan kita belum punya ikon di Barsel ini,” ucap Kepala DPUPR Barsel, Ita Minarni,… Selengkapnya...

Jakarta, InfoPublik - Dalam siklus pertanian, air memiliki peran sangat vital. Pengaruhnya sekitar 18 persen. Tanpa air, maka proses tanam bisa gagal. Ujungnya, penyediaan pangan pun bisa terganggu.

Menyadari pentingnya air, Pemerintah pun giat membangun bendungan. Saat ini, sesuai data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)… Selengkapnya...

Jakarta,- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Tata Ruang melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang terus melakukan percepatan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Mendukung hal tersebut, diselenggarakan Rapat Lintas Sektor yang membahas Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) RDTR Kawasan Perkotaan Mentawa Baru Ketapang, Ranperbup RDTR Kawasan Perkotaan Kuala Kapuas Kabupaten Kapuas, dan Ranperbup RDTR Kawasan Perkotaan Tanjung Palas. (11/2)

Rapat lintas sektor… Selengkapnya...

Jakarta,- Upaya yang dilakukan Pemerintah untuk memberikan terobosan dalam kemudahan berusaha terus ditingkatkan melalui reformasi perizinan, penyederhanaan perizinan berusaha, penyederhanaan persyaratan investasi, termasuk reformasi tata ruang dan pertanahan.

Dalam Undang Undang Cipta Kerja, tata ruang berperan sebagai panglima pembangunan dan masuknya investasi di Indonesia dikarenakan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi dukungan utama terhadap sistem Online Single Submission… Selengkapnya...

    Dalam mendukung kegiatan pertanahan dan perencanaan tata ruang di Indonesia termasuk di dalamnya pengumpulan atau akuisisi data di lapangan, penggambaran hasil survei lapangan, manajemen data pertanahan, perubahan data pertanahan, validasi dan kontrol kualitas data pertanahan, spatial adjustment, visualisasi data pertanahan dalam 2D and 3D cadaster, serta penyebarluasan data pertanahan diperlukan sistem informasi geografis atau yang disebut dengan… Selengkapnya...

      Jakarta - Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Aspek kesehatan dan ekonomi salah satu yang paling terasa dampaknya terlebih pada awal masa pandemi, aktivitas perekonomian berkurang. "Di masa kenormalan baru ini, masyarakat sudah mulai bisa menyesuaikan dengan kondisi dan lebih aware dengan pola hidup sehat," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala… Selengkapnya...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Konsultasi Publik ke-1 dalam rangka pembahasan konsep awal penyusunan regulasi Tata Ruang Calon Ibu Kota Negara (IKN) melalui penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (13/8).

Selengkapnya...

Identifikasi kebutuhan sektor dan isu strategis pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional (PPSN) perlu dilakukan agar nantinya program dapat bersinergi. Sektor kelautan dan perikanan menjadi fokus pada pelaksanaan FGD Penjaringan Isu Strategis Pelaksanaan PPSN di Jakarta, (29/7).

“Program-program yang menjadi prioritas nasional, perkembangan PPSN yang berjalan cukup pesat perlu dikoordinasikan dengan berbagai stakeholder. Dimaksudkan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik termasuk… Selengkapnya...

     Pembangunan perkotaan dan perumahan yang inklusif, efisien dan berkelanjutan dibutuhkan masyarakat mengingat pesatnya urbanisasi dan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menawarkan solusi mengenai kebutuhan tanah bagi perkotaan dan perumahan dengan merata agar tercipta kawasan layak dan siap huni untuk masyarakat, yaitu… Selengkapnya...

Jakarta - Pemerintah terus berupaya untuk menggenjot investasi di dalam negeri. Salah satu caranya dengan membuat Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan akan menambah daerah menjadi 109 yang akan dibuatkan RDTR-nya. Hal itu diputuskan dalam rapat yang digelar siang ini di Kementerian Koordiantor Bidang Perekonomian bersama Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani.

Menurut Darmin, RDTR berfungsi untuk… Selengkapnya...

Kualitas tata ruang yang mumpuni merupakan kunci masuk investasi. Dengan masuknya investasi maka perekonomian akan bergerak menuju satu titik besar bersama yaitu masyarakat makmur, adil, dan sejahtera. Strategi penataan ruang dilakukan melalui sinkronisasi tata ruang dan program pembangunan nasional serta aspek pertanahan, koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, serta mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dalam rangka proses… Selengkapnya...

Sebagai upaya untuk memastikan target Perda RDTR OSS pada bulan Mei 2020 tercapai, Direktorat Jenderal Tata Ruang secara berkesinambungan menyelenggarakan Rapat Koordinasi Lintas Sektor selama kurun waktu Februari 2020. Rakor Lintas Sektor Pembahasan Rancangan Perda RDTR Jawa Timur yang membahas tentang RDTR BWP Kota Kediri, RDTR BWP Manyar-Bungah Kabupaten Gresik, RDTR BWP Tulangan Kabupaten Sidoarjo, dan RDTR BWP Paciran Kabupaten Lamongan digelar pada Jum’at (14/02/2020) di Sheraton Grand… Selengkapnya...

     Dalam rangka memperingati hari Tata Ruang setiap tanggal 8 November, Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan, mengadakan beberapa lomba bagi pelajar tingkat SD, SMP dan SMA/sederajat yang berada di Kota Buntok dan sekitarnya.Lomba Menggambar bagi pelajar tingkat SD/ Sederajat dan Lomba Pidato untuk tingkat SMP dan SMA/ sederajat. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan sekitar… Selengkapnya...

Bidang Penataan Ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Selatan melaksanakan kegiatan survey dan pemetaan kependudukan di Kelurahan Buntok Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan kurang lebih dalam 10 hari kerja. Melibatkan beberapa instansi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan diantaranya : Instansi Kecamatan Dusun Selatan dan Kantor Kelurahan Buntok Kota. Sekitar 20 orang yang bertugas survey dilapangan, mendata objek persil… Selengkapnya...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan kualitas dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan pengembangan layanan elektronik dan teknologi informasi. Hingga saat ini, Ditjen Tata Ruang sendiri memiliki terobosan untuk menunjang perkembangan teknologi dengan sebutan GIS TARU.

GIS TARU memiliki 3 (tiga) aplikasi utama, yaitu Portal, RTR Builder, dan RTR Online. Dalam RTR Online terdapat produk RTR yang… Selengkapnya...