Peraturan Perundang-undangan - Tata Ruang Buntok

SELAMAT DATANG DI WEBSITE TATA RUANG BARITO SELATAN • PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN YANG PROFESIONAL •

Undang-undang

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2010 tentang PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK SINGAPURA TENTANG PENETAPAN GARIS BATAS LAUT WILAYAH KEDUA NEGARA DI BAGIAN BARAT SELAT SINGAPURA, 2009 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYA Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang I UU NO.12 THN.2011-PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG INFORMASI GEOSPASIAL Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang RAWA Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Peraturan Presiden

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2011 tentang KEBUN RAYA Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang RENCANA TATA RUANG KAWASAN DANAU TOBA DAN SEKITARNYA Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2012 tentang REHABILITASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang I PERPRES NO. 28 THN 2012-PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU JAWA-BALI

Keputusan Presiden

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang PEDOMAN UMUM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN KAWASAN PENGEMBANGAN LAHAN GAMBUT DI KALIMANTAN TENGAH Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang PEMBENTUKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 1993 TENTANG KAWASAN INDUSTRI Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang KAWASAN INDUSTRI

Instruksi Presiden

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang PEREMAJAAN PEMUKIMAN KUMUH YANG BERADA DI ATAS TANAH NEGARA Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUT Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang PENGHEMATAN ENERGI Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang SINKRONISASI PELAKSANAAN TUGAS BIDANG KEAGRARIAAN DENGAN BIDANG PERTAMBANGAN, TRANSMIGRASI DAN PEKERJAAN UMUMKEHUTANAN,

Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Nomor 12 Tahun 2010 tentang BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN