SELAMAT DATANG DI WEBSITE TATA RUANG BARITO SELATAN • PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN YANG PROFESIONAL • JAGA KESEHATAN DAN SELALU PATUHI PROTOKOL KESEHATAN PENCEGAHAN COVID-19 •
   

Nomor 43 Tahun 2009 tentang KEARSIPAN

Download PDF
Undang-undang
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang PELAYARANUndang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang CAGAR BUDAYAUndang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang PENGAIRANUndang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 1-Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 1-PENJELASAN UU NO.22 TH.2001
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMALPeraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009 tentang PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSAPeraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNANPeraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2013 tentang PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIFPeraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang PERENCANAAN HUTAN
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2014 tentang I BOROBUDUR-PETA RENCANA STRUKTUR RUANG KAWASAN BOROBUDUR DAN SEKITARNYAPeraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011 tentang PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR SELAT SUNDAPeraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang I PERPRES NO.3 THN. 2012-PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU KALIMANTANPeraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang I PERPRES NO. 28 THN 2012-PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU JAWA-BALIPeraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MAKASSAR, MAROS, SUNGGUMINASA, DAN TAKALAR
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADUKeputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004 tentang TUNJANGAN BAHAYA NUKLIR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN TENAGA NUKLIR NASIONALKeputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang PENATAAN RUANG KAWASAN BOGOR-PUNCAK-CIANJURKeputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang KOORDINASI PENGELOLAAN TATA RUANG NASIONALKeputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL
Instruksi Presiden
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang SINKRONISASI PELAKSANAAN TUGAS BIDANG KEAGRARIAAN DENGAN BIDANG PERTAMBANGAN, TRANSMIGRASI DAN PEKERJAAN UMUMKEHUTANAN,Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang PENUNDAAN PEMBERIAN IZIN BARU DAN PENYEMPURNAAN TATA KELOLA HUTAN ALAM PRIMER DAN LAHAN GAMBUTInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARAInstruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA PASCAKONFLIKInstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang PEREMAJAAN PEMUKIMAN KUMUH YANG BERADA DI ATAS TANAH NEGARA
Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH