SELAMAT DATANG DI WEBSITE TATA RUANG BARITO SELATAN • PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PELAYANAN TATA RUANG DAN PERTANAHAN YANG PROFESIONAL •
   

Nomor 63 Tahun 2000 tentang BADAN KEBIJAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN NASIONAL

Download PDF
Undang-undang
Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang KEHUTANANUndang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIAUndang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang PERTAHANAN NEGARAUndang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONALUndang-undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang PERKERETAAPIAN
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2010 tentang PERLINDUNGAN LINGKUNGAN MARITIMPeraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang TATA CARA PENGADAAN PINJAMAN DAN/ATAU PENERIMAAN HIBAH SERTA PENERUSAN PINJAMAN DAN/ATAU HIBAH LUAR NEGERIPeraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang TINGKAT PENELITIAN PETA UNTUK PENATAAN RUANG WILAYAHPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTANPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN
Peraturan Presiden
Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang RENCANA TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI, DELI SERDANG, DAN KAROPeraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang I PERPRES NO. 13 THN 2012-PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU SUMATERAPeraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI 2010-2025Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 80 TAHUN 2003 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAHPeraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2011 tentang I-1 PERPRES NO.88 THN. 2011-PETA RENCANA STRUKTUR RUANG PULAU SULAWESI
Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang PENATAAN RUANG KAWASAN BOGOR-PUNCAK-CIANJURKeputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang BADAN PENETAPAN DAN PENGENDALIAN PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PEKERJAAN UMUMKeputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang PENGGUNAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRIKeputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang KAWASAN INDUSTRIKeputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG NASIONAL
Instruksi Presiden
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang PERCEPATAN PEMULIHAN PEMBANGUNAN PROPINSI MALUKU DAN PROPINSI MALUKU UTARA PASCAKONFLIKInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang SINKRONISASI PELAKSANAAN TUGAS BIDANG KEAGRARIAAN DENGAN BIDANG PERTAMBANGAN, TRANSMIGRASI DAN PEKERJAAN UMUMKEHUTANAN,Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN TERKAIT KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN BATUBARAInstruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang PERCEPATAN PELAKSANAAN PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2010Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI
Peraturan Daerah
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH