Sederhanakan Proses Perijinan Tambang,Tapi Harus Tertib Tata Ruang

26 Februari 2018 09:18 oleh Tata Ruang

Proses perijinan yang sederhana merupakan hal sangat penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan visi Pemerintahan saat ini. Hal ini ditekankan oleh Meliana Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam Acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Samarinda, Kalimantan Timur (21/2).

Selama ini proses perijinan dinilai konservatif dan secara tidak langsung menghambat pembangunan sehingga diperlukan penyederhanaan proses yang tetap harus mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Terlebih pada pertambangan sebagai sektor unggulan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur, penyederhanaan proses perijinan diharapkan dapat dilaksanakan dengan pengawasan penuh dengan tetap menjadikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman utama pemberian ijin.

Selain pada proses, permasalahan yang kerap kali terjadi di daerah adalah koordinasi antar sektor. Diyakini Meliana, adanya koordinasi yang sinergis antar Kementerian maupun Pemerintah Daerah dengan Kementerian akan mendukung pembangunan berjalan kondusif sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang, dan juga mendorong Pemanfaatan ruang yang terkendali yang salah satunya dituangkan dalam pemahaman bersama atas produk Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu pemahaman terhadap NSPK di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah ini sangat penting bagi semua pihak.

Mengamini hal tersebut, Suryaman Kardiat Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Ditjen Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN menegaskan bahwa komitmen Pemerintah Daerah dan Pusat dalam mewujudkan pembangunan yang terkendali juga perlu diperkuat sehingga diharapkan tidak akan terjadi penyimpangan terhadap khususnya perijinan dan pemanfaatan ruang pada umumnya. Upaya ini dapat dilakukan melalui Audit Tata Ruang yang dapat digunakan untuk mendeteksi indikasi penyimpangan pemanfaatan ruang terhadap Perda RTRW.

Selain itu, keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Provinsi Kalimantan Timur diharapkan juga akan mengawal Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang dan proses penegakan hukum yang sesuai aturan bila diketahui terdapat pelanggaran pemanfaatan ruang. “Untuk itu kedepannya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN akan terus mendorong optimalisasi kinerja fungsi dan tugas PPNS demi mewujudkan Tertib Ruang dengan salah satunya melalui dukungan kelembagaan melalui penyediaan ruang sekretariat PPNS Penataan Ruang di Kantor Wilayah BPN Provinsi,” ujar Mazwar Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur.

Secara garis besar kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari ini secara antusias dihadiri oleh lebih dari 80 peserta yang terdiri dari para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, para Kepala Dinas Pemerintahan Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi, para Kepala Kantor BPN Kabupaten/Kota, unsur Kepolisian, PPNS Penataan Ruang dan akademisi di Provinsi Kalimantan Timur. Sebanyak 16 materi peraturan perundang-undangan dan rancangannya telah disampaikan, diantaranya disosialisasikan PermenATR/BPN No. 17/2017 tentang Audit Tata Ruang, Permen ATR/BPN No.3/2017 tentang PPNS Penataan Ruang, dan Permen ATR/BPN No. 9/2017 tentang Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Ruang, Rancangan Perpres tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah, serta Rancangan PP tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Di Unduh dari website http://www.bpn.go.id/BERITA, tanggal 26 Februari 2018.

Layanan Elektronik Terobosan Kementerian ATR/BPN

.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan…

Lomba Tata Ruang Tahun 2017

.

Pertumbuhan penduduk yang kian meningkat tidak sesuai dengan penyediaan lahan dan infrastruktur dasar…

Permasalahan Aset Tanah BUMN Sangat Kompleks

.

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan A. Djalil mengatakan bahwa…

Ruang Terbuka (Open Space) dan Ruang terbuka Hijau (RTH)

.

Ruang Terbuka (Open Space) dan Ruang terbuka Hijau (RTH)

Secara  teoritis  pengertian …

Total Pengaduan: 412
Pengaduan Sudah Dijawab: 136
Pengaduan Belum Dijawab: 276
Kunjungan Hari Ini: 1.021
Kunjungan Kemarin: 1.490
Total Kunjungan: 10.201