Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang, mendukung Kebijakan Strategis Nasional

02 Mei 2018 10:23 oleh tataruang

Sebagian besar RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Indonesia saat ini telah memasuki masa peninjauan kembali dan revisi. Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal Tata Ruang, terdapat 22 Provinsi dan 412 Kabupaten/Kota yang akan melaksanakan kegiatan peninjauan kembali dan revisi di Tahun 2018. Untuk meningkatkan kualitas dari RTRW berbagai tingkatkan, Pemerintah Pusat perlu melakukan koordinasi dalam rangka sinkronisasi kebijakan strategis nasional terkait bidang penataan ruang. Rapat koordinasi yang diselenggarakan pada hari senin, 30 April 2018 ini juga bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam proses peninjauan kembali dan revisi RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Hal ini disampaikan oleh Abdul Kamarzuki pada pembukaan Rapat Koordinasi dalam rangka inventarisasi Kebijakan Nasional untuk Mendukung Proses Peninjauan Kembali dan Revisi RTRW Provinsi.

Direktur Jenderal Tata Ruang menyatakan tugas ini dulu diemban oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional, namun saat ini tugas tersebut menjadi tanggung jawab  Ditjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Rapat ini merupakan langkah awal menuju koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga terkait penataan ruang yang efektif dan efisein. Pada rapat yang dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian,  Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Badan Informasi Geospasial serta pejabat dan staf profesional di Direktorat Pembinaan Perencanaan Penataan Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah diharapkan menghasilkan sinkronisasi kebijakan strategis sektor dalam upaya meningkatkan kualitas RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota menjadi lebih baik sekaligus menjamin program setiap sektor dapat berjalan dengan lancar di daerah pungkas Abdul Kamarzuki.

Kementerian ATR/BPN selaku kementerian yang melakukan proses persetujuan substansi terhadap RTRW Provinsi, Kabupaten, dan Kota tidak bisa berjalan sendiri, dibutuhkan peran Kementerian dan Lembaga lain dalam prosesnya ujar Sufrijadi, Direktur Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah. Rapat koordinasi seperti ini akan terus berlanjut, ke depan kami akan mengundang pemerintah daerah agar kebijakan strategis nasional setiap sektor dapat disampaikan secara langsung tutup Sufrijadi. artikel diunduh tanggal 3 Mei 2018 dari website http://www.bpn.go.id/BERITA/Siaran-Pers/peninjauan-kembali-rencana-tata-ruang-mendukung-kebijakan-strategis-nasional-75497.

Layanan Elektronik Terobosan Kementerian ATR/BPN

.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan…

Lomba Menggambar, Membuat Karya Tulis dan Menanggapi Artikel Hari Tata Ruang Tahun 2016

.

Peringatan Hari Tata Ruang tahun 2016 diisi dengan Kegiatan perlombaan, antara…

Total Pengaduan: 338
Pengaduan Sudah Dijawab: 136
Pengaduan Belum Dijawab: 202
Kunjungan Hari Ini: 1.021
Kunjungan Kemarin: 1.490
Total Kunjungan: 10.201