Sosialisasi NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Provinsi Bangka Belitung

14 Mei 2018 10:54 oleh Tata Ruang

Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bangka Belitung Ir. Iwan Taruna Isa, MURP, dalam sambutannya pada pembukaan acara “Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Penguasaan Tanah” di Pangkal Pinang (2/5), memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah atas penyelanggaraan kegiatan sosialisasi NSPK Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah di Provinsi Bangka Belitung. Sosialisasi seperti yang dilaksanakan kali ini sangat dibutuhkan karena di daerah sangat butuh ilmu dan pencerahan khususnya mengenai terkait pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang dan penertiban tanah terlantar.

Lebih lanjut Ir. Iwan Taruna Isa MURP menjelaskan, secara umum ranting permasalahan di Provinsi Bangka Belitung adalah seputar kawasan tambang, kawasan hutan dan kawasan budidaya. Khusunya mengenai masalah kehutanan, permasalahan yang terjadi terkait keberadaan masyarakat dalam kawasan hutan yang menimbulkan friksi yang unik karena luas wilayah budidaya ini lebih sedikit jika dibandingkan luas wilayah kawasan kehutanan dan kawasan tambang. Sedangkan dalam aspek tata ruang, permasalahan yang dihadapi adalah perbedaan penerapan kebijakan yang berbeda antar Kabupaten, ada Kabupaten yang menerapkan kebijakan tata ruang dengan ketat (rigid) namun ada juga yang longgar, padahal kedua wilayah tersebut bersebelahan. Salah satu contoh penetapan kebijakan yang berbeda-beda adalah kebijakan terhadap zonasi wilayah sempadan sungai. Terkait kegiatan penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, di Provinsi Bangka Belitung sudah ada obyek yang ditetapkan sebagai tanah terlantar dan sudah ada yang didayagunakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar, Musriadi, S.H., M.Kn., M.Hum dalam arahannya menegaskan kembali bahwa saat ini merupakan era Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah, dimana permasalahan terkait pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan Tanah mengemuka dan menjadi isu yang menjadi sorotan media secara nasional. Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan arahan tata ruang patut diduga sebagai pangkal masalah meluasnya daerah-daerah yang terdampak berbagai bencana seperti banjir dan longsor. Selain itu, pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan-ketentuan bidang pertanahan, menyebabkan meningkatnya laju alih fungsi lahan pertanian, menyusutnya jumlah Situ, Danau, Waduk, dan Embung (SDWE), serta banyaknya tanah yang tidak dimanfaatkan dengan optimal atau tanah terlantar.

Lebih lanjut Musriadi menjelaskan, aspek pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah memegang peranan kunci dalam pelaksanaan dan implementasi kebijakan yang terkait arahan tata ruang baik berupa RTR Nasional maupun RTR Provinsi, Kabupaten dan Kota beserta rencana rincinya. Perencanaan tata ruang yang sudah dituangkan dalam berbagai peraturan tata ruang baik harus diimbangi dengan usaha pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Penyusunan peraturan terkait pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah merupakan salah satu upaya strategis untuk mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, serta pemanfaatan, penggunaan dan penguasaan tanah dilaksanakan sesuai dengan hak yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Sebagai bentuk langkah antisipasi di era pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, jajaran Kementerian ATR/BPN melalui Ditjen PPRPT sedang menggalakkan program perlindungan Situ, Danau, Waduk dan Embung (SDWE) dengan bekerja sama dengan Kementerian PU dan Kemendagri. Salah satu tindakan konkret yang telah dilaksanakan adalah ditandatanginya MoU dan Perjanjian Kerjasama tentang Percepatan Sertifikasi SDWE sebagai upaya perlindungan dan optimalisasi fungsi SDWE. Selain itu, untuk mendukung kegiatan penertiban tanah terindikasi terlantar, Kementerian ATR/BPN sedang mengembangkan Sistem Informasi Tanah Terlantar dengan tujuan  untuk melaksanakan revitalisasi dan memperbaiki manajemen pemeliharaan data-data tanah terindikasi terlantar dengan tujuan besar agar data-data tersebut sesuai dengan keadaan terkini di lapangan sehingga tanah-tanah yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) dapat dioptimalkan penggunaan dan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan pemberian haknya sehingga setiap jengkal tanah di negara ini dimanfaatkan. Artikel diambil dari website www.bpn.go.id/BERITA/Siaran-Pers/sosialisasi-nspk-pengendalian-pemanfaatan-ruang-dan-penguasaan-tanah-di-provinsi-bangka-belitung-75591 tanggal 14 Mei 2018.

Penjelasan BRG soal Kemajuan Restorasi Lahan Gambut di Kalteng

.

Pada tahun 2015, hutan dan lahan gambut di Kalimantan Tengah terbakar…

Layanan Elektronik Terobosan Kementerian ATR/BPN

.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan…

Tetap Sehat dan Produktif di Era Kebiasaan Baru dengan Ciptakan Emosi Positif

.

      Jakarta - Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang luar biasa bagi masyarakat. 

Total Pengaduan: 259
Pengaduan Sudah Dijawab: 158
Pengaduan Belum Dijawab: 101
Kunjungan Hari Ini: 1.021
Kunjungan Kemarin: 1.490
Total Kunjungan: 10.201