Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk Menjaga Kota Seribu Sungai Kalimantan Selatan

05 Juni 2018 09:38 oleh Tata Ruang

Perlu koordinasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan dan mengendalikan ruang agar tanah yang ketersediaannya terbatas tidak habis sia-sia. Begitulah kurang lebih pesan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Drs. H. Abdul Harris, M.Si, dalam pembukaan acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah pada tanggal 23-25 Mei 2018 bertempat di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan.

Dalam kegiatan tersebut, Bapak Sekertaris Daerah menyampaikan pentingnya mengatur ruang dan juga penguasaan tanah di Bumi Kota Seribu Sungai ini karena banyaknya isu-isu yang bermunculan di media terkait kasus-kasus pelanggaran tata ruang seperti maraknya alih fungsi, penerbitan perizinan yang tidak sesuai dengan tata ruang serta pelanggaran lainnya. Dalam sambutannya pula Abdul Harris berpesan agar seluruh stakeholder dapat saling bahu membahu dalam dalam mewujudkan ruang yang aman dan tertib.

Peran pengendalian pemanfaatan ruang merupakan hal yang sangat penting dalam mengatur dan mengelola tata ruang. Apabila dianalogikan, rencana tata ruang dengan pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah bagaikan dua sisi mata uang, bisa dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Hal ini disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Yuniar Hikmat Ginanjar, SH, MH. Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa para peran aktif stakeholder sangat penting dalam penggunaan tanah.  “Melihat penggunaan tanah yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang adalah campur tangan kita sebagai pengendali ruang. Mudah-mudahan adanya tabrakan kepentingan antara pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah dapat diatasi”. Beliau juga memberikan contoh adanya penggunaan tanah yang perlu dipertimbangkan kembali pemanfaatannya, seperti adanya izin pertambangan sedalam 200 meter, dengan diameter 2 km dan panjang 10 dalam kawasan yang direncanakan sebagai kawasan perkebunan, tentunya hal seperti ini harus dikendalikan.
Seperti halnya bagian tambang yang sudah tidak dieksploitasi harus ditutup dan dikembalikan pada fungsinya utamanya agar ekosistem dapat tetap terjaga.

Permasalahan ekosistem juga timbul dari pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan kondisi lingkungan kota Banjarmasin yang merupakan kawasan rawa sangat berpengaruh terhadap tata air. Pengerukan kawasan rawa menyebabkan kemampuan kawasan rawa sebagai kawasan penyangga yang mampu menyerap air di musim hujan dan mendistribusikannya kembali di musim kemarau menjadi rusak. Dampaknya, saat ini sudah dirasakan oleh masyarakat kota Banjarmasin di mana terjadi banjir atau genangan air pada musim hujan dan masuknya air laut lebih jauh ke daratan yang kondisinya diperparah dengan tidak tertatanya drainase sebagai pengatur keluar masuknya air. Hal ini kembali menegaskan betapa pentingnya pengendalian pemanfaatan ruang untuk menjaga fungsi ekologis suatu kawasan.

Beberapa issue tersebut di atas adalah salah satu diantara beberapa permasalahan yang terangkat dalam diskusi hangat kegiatan sosialisasi yang mengangkat 16 materi NSPK di dalamnya. “Keenambelas NSPK tersebut merupakan dasar/pondasi dari keberhasilan kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah”, hal ini disampaikan oleh Direktur Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Ir. Wisnubroto Sarosa, M.Dev, Plg dalam acara tersebut. “Sehingga pemahaman dan motivasi dari para pihak merupakan suatu keniscayaan untuk menyambut era pengendalian pemanfaatan ruang dan Penguasaan Tanah di Provinsi Kalimantan Selatan dan bagi Indonesia untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tertib pertanahan” imbuhnya.

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 80 peserta terdiri dari perwakilan Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Selatan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kalimantan Selatan, OPD Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, PPNS Penataan Ruang di Provinsi Kalimantan Utara, dan akademisi dari perguruan tinggi yang dengan aktif mengikuti setiap sesi untuk memberikan masukan maupun tanggapan.  Materi-materi yang disampaikan akan menjadi acuan untuk mengatasi permasalahan tersebut di atas. Selain itu pada sesi akhir terdapat sesi dialog PPNS Penataan Ruang yang dihadiri oleh 8 orang peserta. PPNS menjadi salah satu pemegang peran kunci dalam era pengendalian pemanfaatan ruang ini. Diharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman para stakeholder sehingga dapat lebih optimal dalam melakukan pengendalian pemanfaatan ruang di daerah. Artikel ini diambil dari website http : // www.bpn.go.id/ BERITA / Siaran-Pers / pengendalian-pemanfaatan-ruang-untuk-menjaga-kota-seribu-sungai-kalimantan-selatan-75938 tanggal 5 Juni 2018

Koordinasi Ditjen Tata Ruang dengan BNPP

.

Untuk menciptakan ketahanan, keamanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan…

Sinergitas Pemerintah Pusat dan Daerah Untuk Ruang Kehidupan Yang Lebih Baik

. Rabu (14/2) telah diadakan sosialisasi peraturan…

Genjot Investasi, Darmin Buat Rancangan Tata Ruang di 109 Daerah

.

Jakarta - Pemerintah terus berupaya untuk menggenjot investasi di dalam negeri. Salah satu caranya dengan membuat Rancangan…

Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Sektor kelautan dan perikanan

.

Identifikasi kebutuhan sektor dan isu strategis pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional (PPSN) perlu…

Total Pengaduan: 380
Pengaduan Sudah Dijawab: 152
Pengaduan Belum Dijawab: 228
Kunjungan Hari Ini: 1.021
Kunjungan Kemarin: 1.490
Total Kunjungan: 10.201