Pemanfaatan Kekuatan Sistem Informasi Geospasial Oleh Kementerian ATR/BPN Menuju Era Digital

04 April 2019 09:13 oleh Tata Ruang

Jakarta - Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendekatkan masyarakat dengan data dan informasi geospasial. Ketika seseorang mengacu pada data geospasial, mereka sering mendeskripsikan data terkait alamat (alamat, titik minat, kode pos, dan lain-lain). Dengan menyadari pentingnya perkembangan teknologi menuju era digital, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait penyelenggaraan, pengembangan, pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di bidang agraria, pertanahan dan tata ruang. 

"Kerja sama ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi kemajuan bangsa dan sangat bermanfaat untuk memberikan informasi kepada berbagai kepentingan," terang Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, dalam sambutannya pada acara Workshop _Harnessing the power of Geospasial Information System to Support Policy Development and Delivery of Goverment Program_ , Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu, (28/3).

Sementara itu Kepala Badan Informasi Geospasial Hasanuddin Z. Abidin, dalam sambutannya menyebutkan sangat senang dapat membantu Kementerian ATR/BPN dalam sektor agraria dan tata ruang. "Kementerian ATR/BPN saat ini memiliki target dunia untuk percepatan sertifikasi sehingga kami sangat senang bila dapat membantu di sektor agraria dan tata ruang," ujar Hasanuddin Z. Abidin.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, definisi geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.

Dalam kesempatan yang sama Director Geospatial Deloitted Consulting Paul Bigg Wither, menambahkan tantangan utama yang dihadapi dalam pengelolaan data geospasial ialah metodologi, format, dan standar yang berbeda-beda. "Ketidakseragaman ini bisa menimbulkan perbedaan pemahaman dan penafsiran antarpihak," kata Paul Bigg Wither. Paul Bigg Wither melanjutkan, dibutuhkan standar lainnya jangan hanya mengandalkan standar geospasial saja. "Perlu ada standar lain selain data geospasial. Salah satunya tidak bisa berjalan tanpa dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai," ungkap Paul Bigg Wither.

Diharapkan dengan program kerja sama berbagai pihak tersebut akan menyelesaikan target besar Kementerian ATR/BPN untuk segera mendaftarkan bidang tanah di seluruh Indonesia. Berita diunduh tanggal 4 April 2019 dari-https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/pemanfaatan-kekuatan-sistem-informasi-geospasial-oleh-kementerian-atrbpn-menuju-era-digital-84672.


Layanan Elektronik Terobosan Kementerian ATR/BPN

.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya meningkatkan…

Penataan Kawasan Permukiman Nelayan di 11 lokasi

.Penataan Kawasan Permukiman Nelayan di 11 lokasi


Kementerian…

Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Sektor kelautan dan perikanan

.

Identifikasi kebutuhan sektor dan isu strategis pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional (PPSN) perlu…

Atasi Polemik Tata Ruang, Kewenangan Kementerian ATR Perlu Diperkuat

. Polemik tata ruang khususnya terkait dengan pertanian dan perkebunan harus diselesaikan…
Total Pengaduan: 439
Pengaduan Sudah Dijawab: 144
Pengaduan Belum Dijawab: 295
Kunjungan Hari Ini: 1.021
Kunjungan Kemarin: 1.490
Total Kunjungan: 10.201