Konsultasi Publik ke-1 dalam rangka pembahasan konsep awal penyusunan regulasi Tata Ruang Calon Ibu Kota

18 Agustus 2020 10:08 oleh Tata Ruang

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang menyelenggarakan Konsultasi Publik ke-1 dalam rangka pembahasan konsep awal penyusunan regulasi Tata Ruang Calon Ibu Kota Negara (IKN) melalui penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang dilaksanakan di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (13/8).


Konsultasi Publik ini digelar dalam rangka menghimpun aspirasi dan harapan publik terkait rencana ibu kota negara yang akan dipindah ke Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Dengan luas 256.142,72 Ha yang meliputi 56. 181 Ha sebagai Kawasan Ibu Kota Negara dan 6.116,14 Ha sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, IKN diproyeksikan dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah tengah dan timur.

“Ide besar membangun IKN baru memang memberi harapan baru sehingga perlu adanya manajemen harapan. Tentunya kita juga membutuhkan masukan dari masyarakat selain fisik, geografis tapi juga sosial budaya dan lain-lain,” ujar Surya Tjandra, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN.

Dalam arahannya, Surya mengungkapkan Kementerian ATR/BPN mulai merencanakan segala aspek, khususnya dalam merencanakan fungsi tata ruang yang perlu dilakukan secara matang. "Tata ruang penting karena multifungsi di kawasan ibu kota negara ini. Nantinya kita perlu kawasan ekonomi, kawasan pendukung, kawasan pemukiman, kawasan ketahanan keamanan, dan sebagainya. Salah satu fokus yang paling penting adalah tentang konservasi lingkungan,” pungkas Surya.

Penyusunan RTR KSN yang menerapkan aspek keberlanjutan adalah hal yang fundamental dalam prinsip perencanaan tata ruang. Tentunya sangat esensial untuk membangun KSN yang tidak mengganggu kawasan lindung, fungsi kawasan gambut, hutan mangrove serta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perhitungan yang cukup matang juga ditekankan pada RTR ini dalam memperkirakan suatu kawasan yang tidak rentan bencana atau menyebabkan terjadinya bencana.

Dari sisi pengembangan lahan, berdasarkan hasil kajian Analisis Zona Prioritas Pengembangan Kawasan (ZPK) yang mempertimbangkan kemampuan dan kesesuaian lahan dari aspek topografi, geologi dan kebencanaan, ekosistem esensial, pertanahan, ketahanan pangan dan sumberdaya air, diperkirakan lebih dari 50 % kota baru IKN akan berfungsi sebagai kawasan lindung dan penyangga perkotaan (ZPK 4 & ZPK 3). Hal ini sejalan dengan konsep IKN sebagai Forest City dan kota yang berkelanjutan.

Lebih lanjut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN menegaskan poin yang harus jadi perhatian bersama terkait pemindahan IKN. "Selama ini terjadi ketimpangan pembangunan yang lebih difokuskan di Jawa. Harapan kita semua membuat IKN di sini adalah kita ingin ada sumber lain bangsa ini untuk pembangunan dan punya kontribusi besar bagi bangsa," tuturnya.

Pengembangan KSN Calon IKN dengan luas 256 rb Ha diharapkan dapat memberikan multiplier-effect pembangunan, ekonomi, dan pengurangan kesenjangan wilayah di Pulau Kalimantan maupun kawasan Indonesia Timur (KTI). Pada kawasan penyangga yang berada di luar KIKN diusulkan untuk dikembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan ramah lingkungan dan berteknologi tinggi, pusat- pusat pengembangan baru, pemulihan lingkungan khususnya pada Tahura Bukit Soeharto dan lahan-lahan pasca tambang, serta pengembangan kawasan pertanian pendukung ketahanan pangan di IKN Baru.

Dalam konsultasi publik tersebut, Chairil Anwar, Wakil Bupati Kab. Kutai Kartanegara menyampaikan harapan agar perlunya diperhatikan adat dan kearifan lokal dalam pembangunan calon IKN di Kutai kartanegara. Chairil menambahkan, Kutai kartanegara juga telah mengusulkan revisi tata ruang yang saat ini sedang disusun terkait pembagian zona Kawasan Tahura.

Turut hadir dalam acara tersebut, perwakilan dari Direktorat Jenderal Tata Ruang yaitu Direktur Perencanaan Tata Ruang, Dwi Hariyawan, Direktur Penataan Kawasan, Sufrijadi, serta Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Selain menyusun Matek dan Raperpres RTR serta RDTR KSN Calon IKN, Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN juga memberikan fasilitasi kajian Penyusunan revisi Perda RTRW Provinsi Kaltim, RTRW Kab Kukar, RTRW Kab PPU, dan review Perpres RTR Pulau Kalimantan. Di tiap-tiap kegiatan tersebut secara paralel dilengkapi pula KLHS untuk menjamin integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan.

Perwakilan dari Kementerian PUPR, Direktur Tata Bangunan, Diana yang juga hadir dalam acara tersebut berbicara dari sisi prasarana dan penggunaan teknologi terbaru. “Terkait perencanaan prasarana pada Kawasan IKN, diharapkan agar dapat menggunakan teknologi terbaru sehingga bisa optimal dan bisa bersaing dengan negara lain,”. Kedepannya, berbagai Kementerian/Lembaga akan terus melakukan kajian secara paralel guna terciptanya sinergi saling mengisi dan melengkapi pembangunan IKN.


Sumber : Dit. Perencanaan Tata Ruang

Focused Dissussion Group Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Sababilah

.

Focus Goup Discusion (FGD) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Sababilah

Koordinasi Ditjen Tata Ruang dengan BNPP

.

Untuk menciptakan ketahanan, keamanan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan…

INFORMASI HASIL KEGIATAN INTEGRASI PETA RDTR KOTA DAN DATA KEPENDUDUKAN

.

Berdasarkan kegiatan Proyek Perubahan Integrasi Peta RDTR Kota Buntok…

Total Pengaduan: 387
Pengaduan Sudah Dijawab: 151
Pengaduan Belum Dijawab: 236
Kunjungan Hari Ini: 1.021
Kunjungan Kemarin: 1.490
Total Kunjungan: 10.201